MANAJEMEN RISIKO DESA

MANAJEMEN RISIKO DESA

 Oleh : Saifudin, M.E.

(Pengamat Desa dan Dosen Fak. Ekonomi & Bisnis Islam IAIN Salatiga)

Risiko merupakan kata yang hampir selalu ada dalam pilihan keputusan pemerintah desa. Keputusan pemerintah desa tentunya selalu diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.  Kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa selalu mengandung risiko baik kecil maupun besar. Meskipun risiko berkonotasi negatif, sesuatu yang tidak disukai dan pasti ingin dihindari, desa akan selalu dihadapkan dengan risiko ini.

Risiko bisa didefinisikan dengan berbagai cara. Sebagai contoh risiko bisa didefinisikan sebagai kejadian yang merugikan. Resiko dalam dunia investasi didefinisikan  kemungkinan hasil yang diperoleh menyimpang dari yang diharapkan. Alat yang digunakan untuk mengukur penyimpangan adalah deviasi standar, karena mampu mengukur koefisien resiko. Pengukuran yang lain adalah menggunakan probabilitas. Sebagai contoh, balita stunting lebih sering mengalami kekurangan gizi dibandingkan dengan balita normal. Probabilitas terjadinya kekurangan gizi untuk balita stunting lebih tinggi dibandingakan balita normal. Karena itu risiko kekurangan gizi untuk balita stunting lebih tinggi dibandimgkan balita normal.

Risiko dan Kondisi Ketidakpastian

Risiko muncul karena adanya ketidakpastian. Desa dalam pemerintahannya praktis menghadapi banyak ketidakpastian. Sebagai contoh, hari ini desa bisa aman, bisa juga tidak aman. Investasi jalan penghubung desa bisa mendatangkan keuntungan (harga kebutuhan pokok murah), bisa juga menyebabkan kerugian (rawan kecelekaan). Ketidakpastian inilah menyebabkan munculnya risiko. Ketidakpastian banyak tingkatannya (Hanafi, 2016:2), berikut tingkatan ketidakpastian dengan karakteristiknya :

Tingkat ketidakpastian Karakteristik Contoh
Tidak Ada (Pasti) Hasil Bisa Diprediksi Dengan Pasti Jam Kerja Perangkat Desa
Ketidakpastian Obyektif Hasil Bisa Diidentifikasi Dan Probabilitas Diketahui Kehadiran Perangkat Desa ke Kantor
Ketidakpastian Subyektif Hasil Bisa Diidentifikasi Tapi Probabilitas Tidak Diketahui Keselamatan Perangkat Desa Saat Berangkat ke Kantor
Sangat Tidak Pasti Hasil Tidak Bisa Diidentifikasi Dan Probabilitas Tidak Diketahui Eksplorasi Sejarah Asal Muasal Desa Tanpa Jejak Apapun

Tabel 1. Tingkat Ketidakpastian

Sumber : Hanafi dalam Manajemen Risiko dengan modifikasi Penulis Artikel ini

 

Pada tingkatan pertama, kondisi kepastian sangat tinggi. Hasil bisa diprediksi dengan relatif pasti. Jam kerja perangkat desa merupakan contoh kepastian tersebut. Sebagai contoh kita mampu memprediksi dengan pasti bahwa jam kerja perangkat desa adalah 5 hari dalam 1 minggu. Tingkatan selanjutnya adalah ketidakpastian obyektif, dengan contoh adalah kehadiran perangkat desa ke kantor, ada 5 kemungkinan jumlah kehadiran perangkat desa dalam 1 minggu yaitu mereka akan hadir 1, 2, 3, 4, dan 5 hari berangkat ke kantor (ada 5 kemungkinan hasil). Kita bisa menghitung probabilitas masing-masing angka untuk keluar, yaitu 1/5.

Tingkatan berikutnya adalah ketidakpastian subyektif, dengan contoh adalah keselamatan perangkat desa saat berangkat ke kantor. Identifikasi hasil dan probabilitas (kemungkinan) yang berkaitan dengan keselamatan perangkat desa saat berangkat ke kantor lebih sulit dilakukan. Sebagai contoh jika perangkat desa berangkat ke kantor menggunakan mobil, berapa besar probabilitas perangkat desa tiba dengan selamat di kantor? Dan jika perangkat desa tidak datang dengan selamat sampai kantor, kerugian apa dan seberapa besar kerugian yang didapatkan? Tidak  mudah menjawab pertanyaan tersebut. Tingkatan berikutnya adalah kondisi sangat tidak pasti, sebagai cntoh eksplorasi sejarah asal muasal desa yang tidak ada jejak sama sekali. Kita tidak tahu apa hasil yang akan diperoleh dari eksplorasi sejarah ini, kita tidak tahu apakah hasil eksplorasi sejarah ini  benar adanya ataukah hanya sekedar imajinasi. Tentu saja akan sangat sulit menentukan  probabilitas untuk masing-masing kemungkinan tersebut.

Manajemen Risiko Desa

Risiko ada dimana-mana, bisa datang kapan saja dimana saja, dan kepada siapa saja. Desa yang terkena risiko, maka dimungkinkan desa mengalami kerugian yang signifikan. Karena itu risiko perlu dikelola, perlu diatur dan perlu dimanajemen. Dengan manajemen risiko diharapkan desa mampu bertahan bahkan malah mengoptimalkan risiko menjadi sebuah keuntungan. Cara memanajemen risiko desa terdiri dari identifikasi risiko, evaluasi dan pengukuran risiko, dan pengelolaan risiko.

Langkah pertama adalah identifikasi risiko. Identifikasi risiko dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko apa saja yang akan terjadi dalam pemerintahan desa. Banyak risiko yang dihadapi oleh pemerintah desa misalnya penyelewangan dana desa, pemanfaatan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, dan lain sebagainya. Ada beberapa teknik dalam mengidentifikasi risiko, misalnya dengan menelusuri sumber risiko sampai dengan terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan. Sebagai contoh, dana desa yang dibawa langsung oleh kepala desa. Penggunaan dana desa oleh yang tidak berhak merupakan sumber risiko, dana desa yang dibawa langsung oleh kepala desa merupakan kondisi yang meningkatkan terjadinya penyelewangan. Masyarakat yang terkorbankan akibat tidak mendapat manfaat dari dana desa merupakan eksposur yang dihadapi oleh desa.

Selanjutnya langkah kedua adalah evaluasi dan pengukuran risiko. Tujuan evaluasi risiko adalah memahami karakteristik risiko dengan lebih baik. Jika pemerintah desa memperoleh pemahaman yang lebih baik, maka risiko lebih mudah untuk dikendalikan. Ada beberapa teknik untuk mengukur risiko, tergantung jenis risiko yang dihadapi. Sebagai contoh dengan menganalisa probabilitas risiko suatu kejadian buruk yang akan terjadi. Misalnya penyimpanan dana desa oleh kaur keuangan memiliki probabilitas 0,0002 terjadi penyelewengan dana desa. Karena probabilitasnya sangat kecil maka risiko itu bisa diabaikan. Contoh yang lain misalnya dana desa disimpan oleh kepala desa memiliki probabilitas 0,9 terjadi penyelewengan dana desa. Karena probabilitas yang tinggi maka perlu perhatian ekstra. Contoh tersebut menunjukkan bahwa dengan teknik probabilitas pemerintah desa mampu melakukan prioritisasi risiko.

Dan langkah ketiga yaitu pengelolaan risiko. Setelah analisis dan evaluasi risiko, risiko harus mampu dikelola. Jika desa gagal mengelola risiko, maka konsekuensi yang diterima bisa cukup fatal, misal defisit APBDes. Resiko bisa dikelola dengan berbagai cara, seperti penghindaran, ditahan (retention), diversifikasi, atau ditransfer ke pihak lainnya. Pertama, metode penghindaran adalah cara yang paling mudah dan aman untuk mengelola risiko. Tetapi cara ini bisa jadi tidak optimal. Kedua, dengan metode ditahan (retention), dalam beberapa kasus cara ini efektif dalam mengelola risiko. Dengan menahan risiko (risk retention) peristiwa buruk dapat dihindari. Misalnya dalam pembuatan RAB (rencana anggaran biaya) sebuah jalan desa dibuat langsung oleh kader teknik desa setempat. Karena desa merasa pembuatan RAB oleh konsultan yang notabene bukan kader desa justru akan memperlambat pembangunan karena butuh penyesuaian wilayah.

Ketiga, metode diversifikasi yaitu dengan menyebar eksposur yang dimiliki oleh desa agar tidak terkonsentrasi pada satu atau dua eksposur saja. Sebagai contoh desa sebaiknya tidak mengandalkan satu aset LTBD (lelang tanah bengkok desa), tetapi pada beberapa aset, misalnya BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), Program Inovasi Desa, Kerjasama antar Desa, dan sebagainya. Jika suatu saat terjadi kerugian pada satu aset, diharapkan kerugian tersebut dapat dikompensasi oleh keuntungan aset lainnya. Keempat, transfer risiko, jika desa tidak menghendaki risiko tertentu, maka desa bisa mentransfer risiko tersebut kepada pihak lain. Sebagai contoh, dalam merealisasikan kegiatan APBDes yang membutuhkan teknologi tinggi desa sebaiknya mempercayakan proyek tersebut kepada pihak ketiga. Jika terjadi kesalahan pengerjaan proyek, pihak ketiga akan menanggung kerugian tersebut.

Kelima, pengendalian risiko, metode pengendalian dilakukan untuk mencegah atau menurunkan probabilitas terjadinya risiko atau kejadian yang tidak diinginkan. Sebagai contoh, untuk mencegah terjadinya penyelewengan dana desa, maka pemerintah desa sebaiknya memperkuat peran pengawasan dan legeslasi BPD atau jika dimungkinkan membentuk satgas dana desa di internal desa.

Facebook Comments
Posted in Kabar Desa, Lingkungan, Pemerintahan, Penggunaan Dana Desa, Potensi Desa, Produk Desa, Seni dan Kebudayaan, Tak Berkategori, Tokoh Masyarakat.

Tinggalkan Balasan